JAKARTA (wajah.co)– Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar rapat pleno perdana setelah Kongres Luar Biasa (KLB) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang digelar pada 18 Agustus 2024 lalu.
Ketua PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang menyebut rapat perdana yang digelar di Jakarta itu sebagai ajang silaturahmi sekaligus perkenalan formatur pengurus baru hasil KLB sisa masa bakti 2023 – 2028.
“Agenda pertama dan utama adalah silaturahmi dan perkenalan antar- pengurus yang diamanahkan formatur hasil KLB PWI sisa masa bakti 2023 – 2028,” kata Zulmansyah Sekedang dalam pernyataan tertulis, Rabu (18-9-2024) lalu.
Dalam rapat pleno perdana, terdapat sepuluh keputusan yang dihasilkan, antara lain segera menempati kantor PWI Pusat di lantai empat Gedung Dewan Pers sebagaimana disarankan oleh Dewan Penasehat PWI Tribuana Said, Atal Sembiring Depari dan anggota Dewan Kehormatan PWI Banjar Chairuddin.
“Kepengurusan PWI hasil KLB adalah sah, legal dan sesuai konstitusi PD PRT PWI. Ayo segera kita tempati kantor PWI di lantai empat Gedung Dewan Pers,” kata Atal S Depari, mantan Ketum PWI Pusat 2018-2023.
Rapat pleno PWI Pusat juga menetapkan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 tetap diselenggarakan di Provinsi Riau sesuai hasil Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI pada HPN 2024 lalu.
Karena itu, PWI Provinsi Riau diamanahkan tetap berkomunikasi dengan pemerintah dan mitra di daerah
Pengurus PWI Provinsi yang belum dilantik, seperti PWI DKI Jakarta, PWI Sumatera Barat dan PWI Papua Barat Daya, diharapkan segera menetapkan tanggal pelantikan untuk dikukuhkan dan dilantik PWI Pusat.
“Pengurus PWI Provinsi yang sah dan legal adalah hasil konferensi provinsi. Abaikan saja PWI plt-plt yang bukan hasil konferprov. Semuanya PWI plt-plt tidak sah dan ilegal. Tak perlu ditanggapi,” tegas Zulmansyah.
Begitu pun soal Uji Kompetensi Wartawan (UKW) mandiri yang akan diselenggarakan PWI Jawa Barat, PWI Jawa Timur dan PWI Jawa Tengah, diminta segera berkoordinasi dengan Direktur UKW PWI Pusat Aat Surya Safaat.
Ketua Dewan Penasihat, Ilham Bintang mengingatkan agar kepengurusan baru PWI Pusat untuk menjaga etika, moralitas dan integritas profesi wartawan.
“Jangan sampai kasus cash back berulang. Buat malu PWI se-Indonesia. Wartawan harus menjaga etika dan perilakunya sesuai KEJ dan KPW PWI,” tegas Ilham Bintang.
Menurut Ilham Bintang, secara defakto PWI hasil KLB sudah mendapatkan pengakuan dari lembaga negara dan kementerian terkait. Terlebih akta kepengurusan sudah terbit. Karena itu semua kegiatan seperti UKW, SJI, pelantikan pengurus dan perpanjangan KTA PWI segera dilakukan.
“Soal AHU dari kementerian Hukum dan HAM, tinggal menunggu waktu saja. Pada saatnya nanti Insyaa Allah akan kita dapatkan,” terang Ilham.
Hadir dalam rapat pleno perdana, Ketua Dewan Kehormatan Sasongko Tedjo dan Wakil Timbo Siahaan beserta jajaran, Ketua Dewan Penasehat Ilham Bintang dan Wakil Ketua Atal S Depari beserta jajaran, Ketua Dewan Pakar Dhimam Abror dan Sekretaris Nurjaman Mochtar beserta jajaran.
Kemudian, pengurus harian Ketum PWI Zulmansyah Sekedang, Sekretaris Jenderal Wina Armada Sukardi dan Bendahara Umum Marthen Selamet Susanto. Juga hadir ketua-kedua bidang, ketua-ketua komisi, ketua-ketua departemen dan para direktur program. (rilis)
