Jumat, Januari 30, 2026
No menu items!
IKLAN DISINI

Temui DPRD, Pekerja Honorer Pesawaran Minta Kenaikan Status

PESAWARAN (wajah.co)– Puluhan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) Kabupaten Pesawaran mendatangi sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran.

Puluhan tenaga honorer itu menuntut agar status dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Wakil Ketua FTHLS Kabupaten Pesawaran, Dedi Hz menyebut pihaknya menghendaki perubahan status dari pekerja paruh waktu menjadi pekerja penuh.

“Aspirasi yang mewakili seluruh tenaga honorer di Kabupaten Pesawaran telah diterima dan mendapat support dari DPRD Kabupaten Pesawaran, dan jawabannya tadi sudah cukup memuaskan hati kami,” kata Dedi saat rapat audensi dengan DPRD Kabupaten Pesawaran di ruang rapat kantor setempat, Selasa, 21 Januari 2025

BACA JUGA:  Jelang Ramadhan, Harga Bahan Pokok Merangkak Naik

Dedi pun berharap, dari jumlah 2.566 tenaga honorer yang terdiri dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan, Pol-PP dan teknis yang tergabung di FTHLS Kabupaten Pesawaran bisa diprioritaskan menjadi PPPK penuh waktu.

“Semoga pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Pesawaran bisa memenuhi penambahan kuota PPPK penuh waktu dan memprioritaskan penerimaan PPPK sesuai dengan masa kerja tenaga honorer,” kata dia.

Dalam audensi itu, Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran, Achmad Rico Julian dan Wakil Ketua II Aria Guna, menerima seluruh aspirasi dari Forum THLS Kabupaten Pesawaran.

Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran, Achmad Rico Julian mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan berkoordinasi ke pusat dan mendiskusikan secara intensif bersama kepala daerah terpilih terkait penambahan kuota PPPK.

BACA JUGA:  Terget Penerimaan Pajak Samsat Pesawaran Tembus Rp55 Miliar

“Kami akan mendiskusikan hal ini ke Bupati terpilih dan pusat terkait mekanisme yang telah disampaikan. Kami upayakan agar mereka (tenaga honorer) bisa dikembalikan ke pemerintah daerah,” kata Rico Julian.

Politisi Gerindra itu menyebut, penambahan kuota PPPK yang diajukan ke pusat akan dikaji sesuai mekanisme dan tahapan yang ada, berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesawaran.

“Kami sudah menjelaskan dan bisa diterima oleh mereka. Hasil diskusi nanti akan kami lanjutkan ke rapat dengar pendapat, dengan harapan kedepan semua dapat terakomodir secara keseluruhan,” ujar Rico. (Rama/Bambang)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Google search engine
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments