Pesawaran (wajah.co)– Dugaan Pungli terhadap sejumlah guru yang diangkat menjadi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) di Kabupaten Pesawaran mencuat.
Kabarnya, para guru PPPK itu, dibandrol Rp10 juta sampai Rp15 juta agar ditempatkan di sekolah semula sewaktu menjadi tenaga honorer.
Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pesawaran M. Nasir saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten setempat di ruang komisi IV DPRD, Jumat (21-2-2025).
“Ada oknum yang meminta para PPPK ini, Rp10 juta hingga Rp15 juta, jika tidak diberi, PPPK bakal ditempatkan jauh dari tempat mengajar semula,” ungkap Nasir.
Nasir pun menanyakan terkait dugaan tersebut kepada pihak Disdikbud Pesawaran, guna memperjelas kronologi persoalan itu hingga menemui titik terang.
“Apakah hal ini ada keterlibatan Dinas Pendidikan, yang memerintahkan oknum tersebut untuk meminta sejumlah uang terhadap PPPK itu,” tanya M Nasir.
Menurut ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Pesawaran itu, Dinas pendidikan harus membuktikan jika tidak terlibat pada Pungli itu. Karena banyak PPPK yang sudah mengadukan praktek Pungli tersebut dan dirinya.
“Saya minta Dinas bisa menempatkan PPK agar di sekolah semula, tempatkan pada posisi di mana dia dihonorkan, nanti akan kita evaluasi jika ada sekolah yang membutuhkan dan mereka dapat dipindahkan untuk membantu sekolah itu,” terangnya.
Menanggapi hal itu, Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran, Prananda Utama membantah dan menegaskan bahwa dinas setempat tidak terlibat apalagi memberikan perintah untuk meminta sejumlah uang terhadap PPPK.
“Dua minggu lalu, kami melakukan zoom metting bersama BKD, dalam hal itu, mereka (PPPK) ditunjuk dan ditempatkan sesuai tempatnya dan tidak dipindah,” tuturnya.
Prananda menyebut jika isu itu tidak benar, dan menegaskan bahwa perekrutan PPPK sudah sesuai ketentuan serta aturan ya g berlaku.
“Kami yakinkan isu itu tidak benar. Jika pun PPPK akan dipindah, maka mereka akan ditempatkan tidak jauh dari sekolah semula, dan sesuai dengan ketentuan. Dan kami yakinkan bahwa, 90 persen PPPK itu kami tempatkan di sekolah awal,” kata dia. (Rama/Bambang).
