Pesawaran (Wajah.co) – Gelar rapat kordinasi (Rakor) bersama Kepala Desa Se- Kabupaten Pesawaran Bupati Nanda minta kepala desa setiap akhir tahun anggaran, wajib menyampaikan LKPJ kepada BPD agar arah pembangunan desa dapat diketahui secara jelas.
“Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, kepala desa hendaknya terbuka kepada masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),” kata Nanda di Aula Pemkab setempat, Selasa (28/10/2025).
Nanda mengatakan, rakor ini merupakan bentuk komunikasi dan koordinasi yang penting dalam rangka menciptakan sinergi antara pemerintah daerah dan desa.
“Kegiatan ini juga sekaligus menjadi wadah strategis guna memperkuat pelaksanaan pemerintahan yang optimal, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memfasilitasi penyelesaian berbagai permasalahan di desa melalui kerja sama lintas perangkat daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Nur Asikin menjelaskan, rakor ini bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa.
“Langkah ini juga dimaksudkan untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan melayani,” kata dia.
Ditempat yang sama, Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali menyoroti pentingnya ketertiban administrasi dan kepatuhan pajak di tingkat desa. Ia mengingatkan agar seluruh desa tertib dalam pelaporan dan tepat waktu dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak, baik PPN maupun PPH.
“Saya meminta agar desa yang belum menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) segera melaksanakannya sesuai ketentuan. Pastikan BLT disalurkan tepat sasaran untuk membantu masyarakat,” pungkasnya. (zal)
