Bandarlampung (wajah.co)– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyebut tidak ada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang masuk ke BUMD selama lima tahun terakhir.
Karena itu, Gubernur Mirza meminta bantuan permodalan dari organisasi pengusaha seperti HIPMI, APINDO dan HIPPI untuk ikut mendukung dan berkolaborasi.
Permintaan itu diungkap usai mengukuhkan dua direksi BUMD di ruang rapat Setda Provinsi Lampung, Selasa (30-9-2025).
Dia menyebut, sejumlah persoalan yang sempat membelit BUMD sebagian besar terkait masalah keuangan hingga berujung perkara hukum.
Namun, saat ini permasalahan itu sudah terselesaikan. Karena itu, ia mengingatkan agar jajaran direksi baru tidak takut untuk berinovasi.
“Semua masalah sudah clear. Jadi jangan takut untuk berinovasi. BUMD harus maju, harus berani mencari peluang, dan tentunya harus didukung penuh,” sebutnya.
Dia juga menyoroti banyaknya aset daerah yang saat ini tidak produktif. Menurutnya, aset-aset tersebut bisa dimanfaatkan sebagai modal BUMD untuk bekerja sama dengan pihak lain.
“Aset banyak yang tidak produktif, padahal ini bisa jadi modal BUMD untuk kerjasama dengan swasta atau pihak lain. Kalau ini bisa dikelola dengan baik, PAD kita akan lebih besar,” terangnya.(red)
