Bandarlampung (wajah.co)– Wakil Gubernur Jihan Nurlela menghadiri pelaksanaan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800.000 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang digelar serentak di 38 provinsi seluruh Indonesia.
Akad massal itu berlangsung melalui virtual meeting bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di Aula Mahan Agung, Selasa (21-10-2025).
Menurut Wagub Lampung, Jihan Nurlela kegiatan nasional itu merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM di seluruh daerah.
“Program KUR massal dirancang untuk mempercepat penyaluran permodalan, memperkuat struktur usaha kecil, serta meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau,” katanya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto, yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, memimpin langsung prosesi akad massal secara hybrid dari pusat acara di Surabaya, Jawa Timur.
Akad massal virtual itu terhubung secara virtual dengan seluruh pemerintah provinsi di Indonesia. Setiap daerah menjadi lokasi pelaksanaan simultan, melibatkan perwakilan UMKM penerima KUR, perbankan penyalur, serta unsur pemerintah daerah terkait.
Di Provinsi Lampung, pelaksanaan kegiatan dipusatkan di Aula Mahan Agung dan diikuti oleh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, antara lain Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kepala Bappeda, Kadis Koperasi dan UKM, Kadis Perindustrian dan Perdagangan, serta jajaran kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Kegiatan juga dihadiri oleh perwakilan lembaga keuangan penyalur KUR. Acara berlangsung tertib dan interaktif, menandai komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa kegiatan akad massal KUR berlangsung serentak di seluruh Indonesia, dihadiri oleh para gubernur dari 38 provinsi, kepala dinas, serta pelaku UMKM. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam mendukung akses pembiayaan bagi UMKM.(red)
