PESAWARAN (wajah.co)– Narasi Bapak Pembangunan yang digaungkan salah satu calon Bupati Pesawaran merupakan strategi politik usang untuk mendongkrak popularitas belaka.
Pernyataan itu disampaikan oleh Mantan anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Johnny Corne sebagai respon atas situasi politik jelang Pilkada di bumi andan jejama yang kerap menggunakan diksi Bapak Pembangunan.
“Pembangunan yang dilakukan merupakan hal biasa yang memang wajib dilakukan pemimpin di kabupaten yang baru terbentuk. Masing-masing mempunyai skala prioritas dalam menentukan pembangunan yang akan dikerjakan,” kata Johnny, Kamis (19-9-2024).
Johnny menyebut prioritas pembangunan infrastruktur itu juga pernah dilakukan oleh bung Karno saat menjadi presiden untuk republik yang baru merdeka.
“Presiden pertama ya dia bangun infrastruktur Monumen Nasional, Masjid Istiqlal terbesar di Asia Tenggara, karena memang diawal merdeka kita butuh infrastruktur itu, untuk presiden selanjutnya ya tidak mungkin mau bangun monas lagi,” ungkapnya.
Menurut Corne, hal itu juga terjadi di Kabupaten Pesawaran pada awal pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan, skala prioritasnya tentu pembangunan infrastruktur seperti komplek perkantoran pemerintah daerah.
“Tentu bupati setelahnya akan mencari pembangunan yang dirasa penting pada zamannya, contoh simbol-simbol berupa tugu dan lain sebagainya, untuk kemajuan pariwisata tentu akses ke tempat-tempat wisata akan menjadi prioritas,” terangnya.
Menurut dia program prioritas pada masa Bupati Dendi justru pemerataan pembangunan agar tidak terpusat di kecamatan Gedongtataan, seperti pembangunan jalan penghubung antar kecamatan serta jalan menuju kawasan wisata di pesisir.
“Kita bisa lihat grafik dan indeks pembangunan di kabupaten Pesawaran selama dua priode kepemimpinan Dendi Ramadhona, trend nya positif kok,” tambahnya.
Menanggapi isu lain yang kerap digelontorkan jelang Pilkada 2024, mantan Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Pesawaran tersebut menyebut hal itu cara klasik yang tidak efektif dalam hal meraih simpati publik.
Selain narasi Bapak Pembangunan, terkait isu pembayaran Siltap, Johnny menegaskan bahwa jika tidak dijabarkan secara komperhensif akan membuat salah pemahaman ditengah masyarakat, jangan sampai isu siltap dipolitisasi untuk kepentingan calon kada dalam menjatuhkan calon lain.
“Kita harus berfikir bersama terkait keterlambatan siltap, jadi jangan sekedar protes saja, penganggaran sekarang itu kan sudah direncanakan dengan matang dari mana sumber dananya untuk sumber pembayaran itu sendiri,” terangnya.
Johnny mengatakan, proses penganggaran berjalan dengan ketat dan tidak memungkinkan untuk bermain tambal sulam dalam pembayaran anggaran.
Diketahui, Siltap aparatur desa itu masuk dalam APBD Kabupaten Pesawaran peruntukan pembayaran ADD sumber dananya direncanakan berasal dari DBH Provinsi. (Red)
