LIFESTYLE (WAJAH.CO) Menjadi anggota dewan bukan hanya soal kemampuan komunikasi atau pengaruh politik.
Seorang anggota dewan diharapkan dapat berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas pada masyarakat, terutama dalam pengelolaan anggaran dan keuangan daerah.
Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang akuntansi sektor publik menjadi bekal yang penting.
Mengapa? Karena akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi bisnis pada umumnya, baik dari sisi tujuan, proses pelaporan, hingga prinsip-prinsip yang mendasarinya.
Memahami Keuangan Daerah dan Alokasi Anggaran
Salah satu tugas utama anggota dewan adalah mengawasi dan menyetujui penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah.
Tanpa pemahaman akuntansi sektor publik, anggota dewan bisa kesulitan membaca laporan keuangan atau menganalisis proposal anggaran.
Ini bisa berdampak pada kurangnya kontrol dalam memastikan apakah penggunaan anggaran tersebut sudah tepat sasaran atau malah terjadi pemborosan.
Dengan bekal pengetahuan akuntansi, anggota dewan dapat memahami lebih baik bagaimana anggaran disusun, diimplementasikan, dan dilaporkan.
Mereka juga bisa mengevaluasi seberapa efektif penggunaan anggaran dalam program-program pemerintah, serta mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan.
Mencegah dan Mengawasi Praktik Korupsi
Pemahaman akuntansi sektor publik membantu anggota dewan mengenali potensi penyalahgunaan anggaran sejak dini.
Dengan keterampilan menganalisis laporan keuangan, mereka bisa mendeteksi jika ada transaksi mencurigakan, penggelembungan anggaran (markup), atau ketidakjelasan alokasi dana.
Ini sangat penting dalam menjalankan fungsi pengawasan, yang menjadi salah satu kewajiban utama seorang anggota dewan.
Dengan pengetahuan yang memadai, mereka bisa menanyakan detail-detail kritis yang mungkin terlewat jika tidak memiliki wawasan akuntansi. Hal ini membuat para pejabat eksekutif tidak bisa sembarangan melakukan rekayasa anggaran.
Memastikan Akuntabilitas Publik
Setiap rupiah yang dihabiskan oleh pemerintah daerah adalah uang rakyat. Anggota dewan yang paham akuntansi sektor publik bisa memastikan bahwa setiap penggunaan dana ini dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
Akuntabilitas publik bukan hanya soal memastikan angka-angka dalam laporan keuangan sesuai, tetapi juga memastikan bahwa laporan tersebut dapat dipahami oleh masyarakat luas.
Dengan latar belakang akuntansi sektor publik, seorang anggota dewan dapat memberikan penjelasan yang lebih transparan kepada masyarakat, sehingga membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Menguasai Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Fiskal
Selain mengawasi, anggota dewan juga memiliki peran dalam menyusun kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, seperti pajak daerah, retribusi, hingga pengelolaan aset publik.
Kebijakan fiskal yang baik harus disusun dengan basis data dan analisis yang kuat, yang tentunya membutuhkan pemahaman akuntansi sektor publik.
Misalnya, ketika menyusun kebijakan terkait pendapatan asli daerah (PAD), seorang anggota dewan yang memahami seluk-beluk akuntansi dapat mengevaluasi strategi peningkatan PAD yang lebih tepat, seperti memaksimalkan potensi retribusi atau mengurangi kebocoran penerimaan pajak daerah.
Anggota dewan yang paham akuntansi sektor publik dapat berkontribusi dalam mendorong penerapan standar-standar akuntansi yang baik di pemerintah daerah, mendorong penggunaan sistem informasi keuangan yang akurat, dan memastikan bahwa laporan keuangan dipublikasikan tepat waktu.
Dengan begitu, anggota dewan tidak hanya menjalankan peran sebagai pengawas, tetapi juga sebagai katalisator perubahan menuju pemerintahan yang lebih baik dan dipercaya oleh masyarakat. (Jay).
